Pengertian Hukum Tata Negara

A.      Pengertian
Hukum tata Negara dalam arti luas meliputi :
1.      Hukum tata usaha Negara/ hukum administrasi / hukum pemerintah
2.      Hukum tata Negara
Jadi kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas & wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal,wilayah Negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasinya.
B.      Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain
1.      Hubungan hokum tata Negara dengan ilmu Negara
·         Segi sifat, intinya dari segi itu ilmu Negara menitik beratkan pada teorinya sedangkan hukum tata Negara adalah pelaksanaannya.
·         Segi manfaat, Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki
pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang
bersifat umum untuk hukum tata Negara. Karenanya untuk
mengerti hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki
pengetahuan secara umum tentang ilmu Negara. Dengan demikian
ilmu Negara dapat memberkan dasar teoritis untuk hukum tata
Negara positif, da hukum tata Negara merupakan penerapan di
dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.
2.      Hukum tata Negara dengan ilmu politik
·         Terbentuknya UU, Terbentuknya UU diisi dengan kebijakan politik yang ditarik pada waktu penysunanya, kita perhatikan pembukaan UUD, disitu jelas akan mengetahui politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD 45 oleh MPR.
·         Retifikasi yang dilakukan DPR dalam pembentukan UU,
rancangannya dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada dalam
DPR, sedangkan DPR merupakan wakil dari organ-organ politik.
3.      Hubungan hukum tata Negara dengan hukum administrasi Negara
·         Dikatakan berhubungan, karena hukum tata Negara dalam arti sempit adalah bagian dari hukum administrasi.
·         Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara ada perbedaan
secara prinsipil ( asasi), karena kedua ilmu tersebut dapat dibagi
secara tajam, baik sistematik maupun isinya (C.V.Vollenhoven, JHA. Logeman dan Stellinga)
·         Hukum tata Negara untuk mengetahui organisasi Negara serta
badan lainya, sedangkan hokum administrasi Negara menghendaki
bagaimana caranya Negara serta organ-organ melakukan tugas.
·         Hukum tata Negara dan hokum administrasi tidak ada perbedaan secara prinsipil, melainkan hanya pertimbangan manfaat saja (R. Kranenburg)
C.      Cara Pendekatan Dalam Hukum Tata Negara
1)        Pendekatan yuridis formil, pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan peraturan . contohnya : perundang – undangan tidak boleh menyimpang dari     UUD 45
2)        Pendekatan filosofi, Pada pandangan hidup bangsa. Contohnya: falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila
3)        Pendekatan sosiologis, akan mengetahui politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD 45 oleh MPR.
4)        Pendekatan historis, pada sudut pandang sejarah . contohnya kronologis pembuatan
SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
A.      Pengertian
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang menimbulkan peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata.  Sumber hukum tata Negara di Indonesia adalah: segala bentuk dan wujud
peraturan hukum tentang ke tata negaraan yang beresensi dan
bereksistensi di Indonesia dalam suatu system dan tata urutan yang telah
di atur.
1.      Sumber hukum formil, adalah sumber hokum yang dikenal dalam bentuknya, yaitu
merupakan ketentuan –ketentuan yang telah mempunyai bentuk
formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang penting bagi pakar
hokum. Sumber hukum formil meliputi :
a.      UU
b.      Kebiasaan dan adat
c.       Perjanjian antara Negara (traktat)
d.      Keputusan hakim (yudisperdensi)
e.      Pendapat/ pandangan para ahli (dokrin)
2.      Sumber hukum materil , Adalah sumber hukum yang menentukan “isi” hukum, diperlukan jika akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hokum.
Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum dalam arti materil, karena:
a.      Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah Negara
b.      Pancasila merupakanjiwa dari setiap peraturan perUU atau semua hukum.
c.       Pancasila merupakan isi dari sumber tertib hokum, artinya Bahwa pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cirta-cita  hukum serta moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari  rakyat Negara Indonesia.
Adapun menifer sumber dari segala hokum bagi rakyat Indonesia meliputi :
1.      Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 Dilahirkan UUD45 sebagai dasar tertulis, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh serta peraturan peralihan UUD 45 Pasal III
2.      Dekrit presiden 1959 , Merupakan sumber bagi berlakunya kembali UUD 45, yang dikeluarkan berdasarkan hokum darurat Negara. Dalam masa ini lahirlah piagam Jakarta (22 juli 1945), hukumnya bersumber pada dukungan rakyat Republik Idonesia.Adanya dekrit ini dikarenakan pemerintahan masa itu yang
menganut system liberal yang bertentangan dengan dasar dari
pancasila yang menganut system demokrasi terpimpin.
3.      Surat perintah 11 maret 1996 ( super semar ), keluarnya super semar ini karena adanya penyimpangan dan penyelewengan jiwa dan ketentuan UUD 45 yang berlandaskan ideal dan stuktural revolusi Indonesia sejak berlakunya kenbali
pada tanggal 5 juli 1959, tindakan yang dilakukan atas keluarnya
supersemar ini adalah, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
dan Pengamanan beberapa mentri pada 18 maret 1966.
SEJARAH HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
A.      Proklamasi kemerdekaan Indonesia
Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia :
        lahirnya Negara kesatuan
        Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan
        Titik tolak dari pada pelakasanaan amanat penderitaan rakyat.
        Lahirnya pemerinatahan indoensia
        Lahirnya bangsa Indonesia diawali dengan didirikanya BPPK pada tanggal 29 april 1945, di dalam masa berdirinya badan ini dapat  menghasilkan rancangan UUD (16 juli 1945)
PPKI terbentuk pada tanggal 9 angustus 1945, pada masa terbentuknya PPKI menghasilkan :
1.      Sidang I ( 18 agustus 1945 )
·         Pembentukan UUD 45
·         UUD 45
·         Memilih soekarno sebagai presiden dan mohamat hatta sebagai wakil presiden
·         Adanya komte nasional, sebagai pembantu presiden
2.      Sidang II ( 19 agustus 1945)
·         Pembentukan 12 departemen pemerinatahan
·         Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan daerah
3.      Adanya pembentukan batang tubuh dan penjelasan resmi UUD 45
B.      Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia
1.      Periode 17 agustus 1945 – 27 desember 1949 Pada periode ini yang berdaulat adalah rakyat dengan di wakili oleh MPR. Wewenang MPR :
·         Menetapkan UUD dan GBHN
·         Memilih dan mengangkat presiden
·         Mengubah UUD
Wewenang presiden :
·         Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
·         Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Perubahan praktek ketata negaraan meliputi :
·         Presiden dan wapres di pilih oleh PPKI
·         Sistem presidensil lalu berubah lagi menjadi system multi partai
·         KNIP ikut menentukan GBHN dengan presiden
·         KNIP dengan presiden, menentukan UU tentang urusan pemerintah
·         Dalam menjalankan tugas KNP digantikan oleh sebuah badan yang  bertanggung jawab kepada KNIP
2.      Periode 27 desember – 17 agustus 1950
Dalam masa periode ini dapat terbentuknya :
·         Adanya KMB
·         Adanya piagam penyerahan kedaulatan
·         Status UNI
·         Persetujuan perpindahan
·         Terbentuknya RIS
3.       Periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959
·         Adanya UUD RIS
·         Presiden sebagai kepala tertinggi baik dalam Negara maupun dalam hal pemerintahan Adanya dekrit presiden
4.      Periode 5 juli 1959 – sekarang
a.      Masa 5 juli 1959 – 11 maret 1966
·         Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara
·         DPR gotong royong
·         Adanya MPRS
·         Adanya DPAS
·         Kembali pada UUD 445
·         Adanya surat 11 maret 1966 ( supersemar) yang berisikan :
        kembali pada UUD 45,
        bubarkan ormas PKI
        turunkan harga.
b.      Masa 11 Maret 1996 – oktober 1999
·         Zaman orde baru, banyaknya terjadi praktek KKN
·         Transisi menuju demokrasi
c.       Masa 11 maret – sekarang
·         Zaman reformasi
·         Lahirnya amandement 45
·         Adanya peraturan dasar hokum pemilu
·         Adanya Perlindungan HAM 
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s