Memaknai Sumpah Pemuda

Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia
Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia
Bulan Oktober termasuk salah satu bulan yang bersejarah bagi bangsa ini. Setidaknya tercatat dua peristiwa sejarah bagi bangsa ini, Hari Kesaktian Pancasila dan Sumpah Pemuda. Meskipun kondisi politik tiap hari memanas, belum lagi dampak krisis dunia membuat keadaan negeri ini terasa kian terpuruk. Seberapa besar kita masih mengingat peristiwa Sumpah Pemuda? Mungkin kita yang sudah dewasa masih mengingat bagaimana cerita perjuangan hingga pahlawan kita bisa melahirkan Hari Sumpah Pemuda. Akan tetapi saat ini generasi muda bangsa ini justru melupakan makna Sumpah Pemuda itu. Perkembangan jaman tentu saja berdampak pada perkembangan pola pikir juga, tetapi tampaknya generasi muda bangsa ini justru tidak mengalami perkembangan pola pikir itu
Peranan pemuda dan organisasi kepemudaan merupakan fenomena baru pada abat ke-XX. Pada abad ini terjadi perubahan-perubahan karena masuknya ide-ide baru, sistem pendidikan, industrialisasi, yang ingin merubah tatanan masyarakat lama. Perubahan yang telah memporak porandakan tatanan lama itu ternyata belum diikuti dengan terwujudnya masyarakat baru. Dalam masyarakat yang demikian terjadilah krisis dalam pikiran golongan masyarakat termasuk pemudanya. Mereka mulai berpikir dan menanyakan posisi dirinya dalam arus perubahan zaman yang tidak menentu. Mereka mulai mencari identitas diri dan mencari jati dirinya demi menatap masa depanya yang selama ini dikungkung oleh generasi tua dan tekanan penjajah Belanda. Kelahiran Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh mahasiswa Stovia merupakan ekspresi dan aspirasi kaum muda untuk mengambil peran dalam mengubah masyarakat ke arah kemajuan dengan semangat pemuda yang berkobar-kobar. Hal ini telah mengilhami munculnya gerakan-gerakan pemuda di Indonesia untuk masa selanjutnya. Gerakan-gerakan itu berkembang sedemikian rupa sehingga mengarah pada suatu kesapakatan nasional dalam bentuk sumpah bersama untuk satu nusa bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama yaitu Indonesia. Sebuah fenomena sejarah yang merupakan momentum sangat penting dalam proses penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa ini modal yang sangat berharga bagi terbentuknya sebuah nation state telah disepakati. Hal yang paling utama bagi suatu bangsa adalah adanya kehendak bersama untuk bersatu, hal ini dapat mengatasi adanya alasan lain yang bersifat kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan sejenisnya dengan tetap menghormati perbedaan perbedaan yang ada. Dengan kehendak bersatu bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai kendala. Sejak tangal 28 Oktober 1928 dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kesanggupan bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam kemajemukan. Dengan Sumpah Pemuda, pergerakan kebangkitan nasional berusaha memadukan kebhinekaan dengan ketunggalikaan. Kemajemukan tetap ada dan dihormati, tetapi semangat perjuangan dan pengakuan bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia sudah bulat. Demikian pula atas pengakuan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, semangat persatuan semakin kuat dan nyata. Pengakuan atas keanekaragaman suku bangsa, keturunan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan, golongan, warna kulit, adat istiadat, kebudayaan, bahasa daerah tidak menghalangi niat untuk bersatu mengusir penjajah, bersatu untuk membentuk suatu negara yang merdeka bebas dari cengkraman penjajah. Dengan Sumpah Pemuda kita dapat mengatakan bahwa perbedaan primordial suatu kelompok budaya tertentu tidak berkembang menjadi dasar untuk berpolitik. Perbedaan antarbudaya tidak sampai kepada tingkat bernegara. Dengan adanya persatuan dan kesatuan nasional sejak dicetuskanya sumpah pemuda, di dalam diri bangsa Indonesia tidak ada lagi pengertian warga negara kelas satu dan kelas dua. Sumpah pemuda tidak mengikrarkan warga negara kelas satu atau kelas dua, mayoritas ataupun minoritas. Hal ini dibuktikan antara lain bahasa Jawa tidak dijadikan sebagai bahasa peratuan (nasional), padahal bahasa Jawa pada waktu itu digunakan sebagian besar masyarakat nusantara, tetapi justru bahasa melayu dijadikan sebagai bahasa nasional, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Itu semua berarti wawasan kebangsaan Indonesia waktu itu tidak berdasarkan etnis lagi, serta tidak memandang hak dan kewajiban atas dasar perbedaan ciri-ciri eksklusif. Semangat pemuda untuk bersatu membangun suatu bangsa yang merdeka, merupakan idealisme yang kokoh dan realitas politik pada masa itu. Hal ini ada pada diri generasi muda sebagai akibat penindasan penjajahan. Di samping itu juga merupakan kesadaran para generasi muda khususnya pemuda terpelajar untuk membangun bangsanya menjadi bangsa yang merdeka, sejahtera, adil dan makmur. Idealisme sebagai suatu bangsa seperti tersebut di atas seharusnya dimiliki oleh generasi muda dan rakyat Indonesia sekarang ini. Namun realitas politik di era reformasi ini kesadaran sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia sebagaimana diucapkan para pemuda mulai memudar yang digerogoti oleh sifat primordial.
Gejala desintegrasi sebagai suatu bangsa mulai nampak dalam masyarakat Indonesia, yaitu dengan banyaknya kerusuhan di daerah seperti di Maluku, Aceh, dan Irian Jaya. Kesemuanya itu sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat dalam mendistribusikan bidang ekonomi dan politik serta implementasi sistem politik yang sentralistik dan otoriter yang didukung oleh kekuatan militer. Rakyat yang ada di daerah merasa ditindas dan diperlakukan tidak adil. Elit politik dan pejabat negara lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golonganya, sehingga gejolak-gejolak yang ada di masyarakat tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya rakyat khususnya di daerah tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah pusat (krisis kepercayaan ). Di samping faktor tersebut di atas sebagian media masa juga ikut andil dalam menciptakan konflik. Pemberitaan yang sepihak, tidak obyektif telah membangun opini publik yang salah., akhirnya membuat situasi konflik semakin memanas. Namun demikian, juga ada beberapa media yang memberikan informasi kepada masyaraktat secara adil dan obyektif, sehingga berita tersebut dapat membantu menyelesaikan konflik yang ada. Sedangkan dengan dibukanya kran demokrasi bagi rakyat memunculkan masalah baru yaitu banyaknya tuntutan akan hak namun kurang menyadari akan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini menimbulkan benturan antarkepentingan sesama warga negara maupun warga negara dengan pemerintah. Akibat lebih jauh adalah tuntutan dari berbagai daerah untuk merdeka, memisahka diri dari negara kesatuan Indonesia. Menurut para pengamat politik belum terlaksananya agenda reformasi disebabkan masih kuatnya sisa-sisa kekuatan orde baru yang berada di legeslatif maupun birokrasi pemerintah.
Di samping itu masih banyak faktor lain seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di partai politik yang sekarang duduk di DPR maupun DPRD yang merupakan wakil rakyat. Dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini muncul sikap egoisme kedaerahan seperti isu putra daerah. Bahkan untuk menduduki jabatan strategis seperti kepala daerah mereka menuntut harus dijabat oleh orang daerah (putra daerah). Satu sisi hal ini dapat dipahami karena orang- orang daerah dimasa lalu diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, maka tidaklah mengherankan kalau mereka bangkit untuk membangun daerahnya agar maju dan hidup sejahtera tidak tertinggal dengan daerah lain. Namun demikian, sikap egoisme daerah yang berlebihan tanpa di imbangi rasa kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia akan berakibat fatal dalam kehidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .Dalam situasi dan kondisi demikian, dimungkinkan akan terjadi gesekan-gesekan antarwarga masyarakat yang prural Di dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia maka diperlukan langkah-langkah antara lain
1. Pertama, kita perlu mengingat kembali makna dari Sumpah Pemuda, dimana saat itu pemuda tidak menonjolkan sifat kesukuan, kedaerahan dan sangat menghargai perbedaan agama, adat istiadat, bahasa daerah serta mengedepankan kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kita harus menyadari bahwa bangsa ini dibentuk atas pluralisme dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Idealisme tersebut haruslah dimiliki oleh generasi muda dan masyarakat Indonesia sekarang ini. Wujud cinta tanah air, bangsa dan negara dapat diwujudkan atau dilakukan sesuai dengan profesinya masing-masing.
2. Kedua, membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai bangsa, negara dan tanah airnya melaui berbagai media masa dan penyuluhan.
3. Ketiga, sikap pro aktif dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menyelesaikan konflik dengan cara dialog untuk mencari akar permasalahan.
4. Keempat, menciptakan keadilan baik bidang politik, ekonomi, hukum serta bidang yang lain. Politik sentralistik otoriter harus diubah dengan sistem politik yang demokratis. Ekonomi yang terpusat dan di monopoli oleh sekelompok orang diubah ekonomi yang memihak pada rakyat kecil. Untuk mewujudkan hal tersebut otonomi daerah harus dijalankan dengan benar yang memihak pada rakyat sehingga kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.
5. Kelima, Membangun kesadaran generasi muda melalui pendidikan (setiap mata pelajaran) khususnya Pendidikan Kewarganegaran untuk mencintai tanah air, bangsa dan negaranya. Dengan pendidikan ini diharapkan generasi muda menyadari akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran tersebut diharapkan tidak hanya menuntut hak namun lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya.
6. Keenam, keteladanan para pemimpin dan pejabat negara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat patneralistik, untuk itu hendaknya para pemimpin yang duduk di legeslatif, eksekutif maupun yudikatif menyadari hal tersebut. Tindakan yang dilakukan haruslah dapat menjadi contoh masyarakat.
7. Ketujuh, mengambil tindakan yang tegas terhadap separatis. Hal ini harus di tindak tegas karena pada dasarnya tujuan utama dari separatis tersebut ingin merdeka dan memisahkan diri dari negara kesatuan RI, jika tidak di tindak tegas maka akan ada daerah lain yang akan mengikutinya
Di tengah berbagai krisis yang melanda negara dan bangsa kita, amatlah penting bagi kita semua untuk menyimak kembali arti penting hari yang bersejarah ini, dan berusaha menghayati maknanya bagi kelangsungan kehidupan kita bersama. Jika selama Orde Baru yang simbolik itu—Selama lebih dari 32 tahun Sumpah Pemuda diperingati dengan upacara-upacara yang kebanyakan dikemas dengan “lomba pidato”—Maka sudah saatnya sekarang Sumpah Pemuda itu diperingati dengan Sumpah Pemuda reformasi
Oleh karenanya, peringatan Sumpah Pemuda tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah yang melahirkannya. Karena jika demikian maka peringatan ini hanyalah sebuah seremornial belaka yang miskin makna. Jadi, “kebesaran” Sumpah Pemuda adalah adanya kenyataan bahwa ia merupakan produk bersama yang diciptakan oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, dan aliran politik. Di antara mereka terdapat banyak orang-orang, yang telah mengorbankan diri dengan berbagai cara dan bentuk.
Sumpah Pemuda mengingatkan kita semua bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama, bersatu dalam perbedaan. Semua memiliki porsi dalam proporsinya masing-masing. Sumpah Pemuda telah meng-ikrarkan bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah-air dan satu bahasa. Tetapi, Sumpah Pemuda hanya bisa betul-betul dihayati atau dipatuhi, kalau semua merasa mendapat perlakuan yang adil. Sumpah Pemuda hanya bisa betul-betul diakui atau ditaati secara bersama dengan sepenuh hati, kalau semua merasa dihargai setara.
Pemuda sebagai generasi yang akan membawa kemajuan dan peradaban bangsa harus bersikap mengubah orientasi hidupnya. Sehingga karakteristik generasi bangsa abad-21 tecermin dalam beberapa hal.
1. Pertama, generasi baru itu harus menjadi pembaruan dari generasi sebelumnya, generasi bangsa yang mempunyai intelegensi tinggi, berwawasan luas serta berani mengambil risiko namun bukan sekedar mengandalkan insting saja melainkan melalui pengamatan serta metode observasi dari permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Kedua, generasi baru itu harus dapat merancang dan berupaya tampil seperti asisten orang lain untuk menambah wawasan serta belajar dari pengalaman yang telah dialami oleh orang yang diikutinya, menciptakan banyak inovasi-inovasi baru yang mampu membantu pekerjaan orang lain, generasi baru itu harus bisa menjadi instruktur pelatih dan pengawas terhadap proyek yang sedang dikembangkan.
3. Ketiga, generasi baru itu harus sebagai penemu serta mampu mengembangkan inovasi-inovasi yang telah ada, atau bisa juga diartikan sebagai pemikir sistem-sistem yang menggabungkan antara kajian, mitos dan data-data yang telah ada sebelumnya.
4. Keempat, generasi baru tersebut harus memiliki visi dan misi yang mampu memajukan bangsanya di mata dunia melalui inovasi-inovasi baru yang ditemukannya. Serta mampu membantu melaksanakan visi bangsa dan negaranya serta memberi inspirasi bagi setiap lapisan masyarakat.
5. Kelima, generasi baru itu sudah saatnya menjadi agen perubahan yang berkemampuan mengembangkan pemahaman dan memiliki kompetensi tinggi dalam menciptakan dan mengolah perubahan bagi kehidupan bangsa agar dapat memajukan kesejahteraan bangsa.
6. Keenam, generasi baru itu adalah polychromic koordinator yang berupaya mengkoordinasikan banyak hal dalam waktu yang sama yang harus dapat bekerja bersama dengan orang lain.
7. Ketujuh, generasi baru itu berkemampuan untuk meningkatkan pelayanan kepada orang lain.
Dari ketujuh orientasi tersebut diupayakan agar generasi bangsa Indonesia memiliki generasi unggul sehingga menjadi maju dan berkembang di mata dunia. Dengan kata lain, agar generasi bangsa Indonesia menjadi maju dan berkembang harus mampu melahirkan inovasi-inovasi baru guna menyejahterakan hajat hidup orang banyak, memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal, dan mampu menggunakan teknologi yang sudah ada serta memiliki akhlakul karimah yang tinggi. Sehingga revitalisasi semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi fondasi dan spirit bagi generasi kita untuk memajukan bangsa ini yang lebih bermartabat dan beradab. Semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai perjuangan bersama harus merupakan pemahaman yang jelas dan utuh. Harus diwaspadai penyusupan idiologi kapitalisme dan liberalism moderen yang terus merongrong independensi bangsa kita. Persatuan dan kesatuan serta perjuangan bersama harus dimaknai sebagai kesamaan semangat perjuangan dari berbagai elemen yang berbeda tanpa harus menghilangkan identitas asli masing-masing kelompok.
oleh Hayan, dari berbagai sumber
Iklan

DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari keberhasilan pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. Desentralisasi merupakan paradigma yang memperkokoh pembangunan daerah dewasa ini. Paradigma desentralisasi tersebut, tidak saja semata-mata merupakan reaksi atas praktik pembangunan nasional yang sentralistik, sebagaimana diterapkan sedemikian rupa pada masa Orde Baru, tetapi sudah menjadi tuntutan mendasar yang harus diterapkan dengan mengimplementasikan konsep otonomi daerah secara luas. Segi positif penerapan kebijakan desentralisasi adalah:
1. Paradigma desentralisasi juga selaras dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, dengan adanya pengaturan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi tidak menafikkan peran dan kewenangan pemerintah pusat. Asas dekonsentrasi tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, seiring sejalan (sinergis) dengan laju implementasi otonomi daerah.
2. Desentralisasi juga mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, yang dapat menimbulkan munculnya pemerintahan yang otoriter, serta mendorong demokratisasi di tingkat lokal, karena rakyat lebih mempunyai peluang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing (grass roots democracy).
3. Desentralisasi menciptakan efisiensi pemerintahan, karena sebagian urusanurusan pemerintahan diselenggarakan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat daerah, sehingga memperpendek rentang birokrasi bila dibandingkan dengan pengendalian dari Pusat.
4. Dari segi sosiokultural, desentralisasi menyebabkan kepentingan rakyat di daerah-daerah yang memiliki kekhususan-kekhususan tertentu dapattertangani dengan lebih baik.
5. Desentralisasi membuat pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah, karena dilakukan langsung oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah.
Otonomi Daerah
Implementasi paradigma desentralisasi di Indonesia, selaras dengan konstitusi (UUD Negara RI 1945) dilakukan untuk memperkuat format negara kesatuan (NKRI), bukan dalam format negara federal (federalisme). Kerangka otonomi daerah secara luas di Indonesia, dengan demikian diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam menggerakkan laju pembangunan di berbagai bidang di daerah, dalam memperkuat NKRI. Dengan implementasi otonomi daerah secara luas dalam kerangka penguatan NKRI, maka diharapkan :
1. Akan muncul kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalisasikan berbagai potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah –dan dengan demikian otomatis akan mendukung atau memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai NKRI.
2. Tata hubungan antara pusat-daerah diharapkan akan menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan integrasi (persatuan dan kesatuan) bangsa dan pembangunan nasional. Dengan demikian, tidak akan ada lagi keluhan-keluhan dari daerah atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil. Demikian pula, tidak akan ada lagi resistensi dan gejolak terkait dengan hubungan pusat-daerah.
Pergerakan pendulum antara sentralisasi dan desentralisasi sangat jelas terlihat dari rumusan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang ada, baik sebelum dan setelah era reformasi. Sebelum era reformasi, berlaku UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu, terjadi turbulensi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sampai diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah itu, kini telah berlaku UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Membandingkan pokok-pokok pikiran antara UU No. 5 tahun 1974 dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, ada perbedaan mendasar.
• Pertama, dari sisi filosofis. UU No. 32 tahun 2004 filosofinya adalah keseragaman atau uniformitas, sedangkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 filosofinya adalah keanekaragaman dalam kesatuan.
• Kedua, dari aspek pembagian satuan pemerintahan. UU No. 5 tahun 1974 menggunakan pendekatan tingkatan (level approach), ada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sedangkan, UU No 22 tahun 1999 menggunakan pendekatan besaran dan isi otonomi (size and content approach), ada daerah ang besar dan ada daerah yang kecil berdasar kemandirian masingmasing, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada daerah yang otonominya luas. Sementara, UU No. 32 tahun 2004 menggunakan pendekatan besaran dan isi otonomi (size and content approach), dengan menekankan pada urusan yang berkeseimbangan dengan azas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
• Ketiga, fungsi utama pemerintahan daerah, menurut UU No. 5 tahun 1975 adalah sebagai promotor pembangunan, sedangkan menurut UU No. 22 tahun 1999 sama dengan UU No. 32 tahun 2004 yaitu sebagai pemberi pelayanan masyarakat.
• Keempat, terkait dengan penggunaan azas penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UU No. 5 tahun 1974 adalah seimbang antara desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan pada semua tingkatan. Sementara pada UU No. 22 tahun 1999, desentralisasi terbatas pada daerah provinsi dan pada luas daerah kabupaten/kota, dekonsentrasi terbatas pada kebupaten/kota dan luas pada provinsi, tugas pembantuan yang seimbang pada semua tingkatan pemerintahan sampai ke desa. Sedangkan, menurut UU No. 32 tahun 2004, desentralisasi diatur berkesimbangan antara daerah provinsi, kabupaten/kota, desentralisasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi, tugas pembantuan berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.
Bagaimanapun, otonomi Daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan perkara sendiri. Sehingga, masyarakat yang berada pada satu teritori tertentu adalah pemilik dan subyek Otonomi daerah. Hal ini, membawa konsekwensi perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi.
Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari proses desentralisasi. Kepentingannya adalah upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan diselenggarakannya pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, yang adil dan makmur. Dua tema adil dan makmur dalam konteks ini berarti terciptanya suatu tatanan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera di daerah. Kebijakan desetralisasi akan mendorong terciptanya tatanan yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi akan menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkat lokal.
Partisipasi demokratis warga akan membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horizontal, kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk komunitas sipil (civil community). Ikatan sipil yakni; solidaritas sosial dan partisipasi masal yang merentang luas, yang pada gilirannya akan berkorelasi tinggi dengan kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokrasi. Penerapan Otonomi Daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, khususnya rakyat miskin. Dengan Otonomi Daerah, rakyat miskin akan lebih mudah mengakses sumberdaya dan mengembangkan potensinya untuk dapat meningkatkan kemajuan daerah masing-masing, sehingga kesenjangan antardaerah dan pusat dapat diperkecil. Karena, pemberontakan dan aksi-aksi separatis di dearah-daerah, pada dasarnya menurut sebagian ahli bersumber dari penilaian daerah yang tidak menerima secara adil sebagian besar kekayaan negara yang bersumber dari daerah. Jadi akar dari tuntutan politik itu adalah tuntutan keadilan ekonomi, pembagian kue yang kurang adil antara pusat dan daerah.

Fenomena Globalisasi
Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi juga merupakan suatu proses dimana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Di era globalisasi ini, perkembangan di berbagai bidang di negara-negara tertentu segera diketahui dan mempengaruhi negara lainnya. Dunia menjadi tanpa batas disebabkan karena kemajuan dalam teknologi informasi, telekomunikasi dan komitmen dunia untuk meinggalkan kebijakan proteksionis dan menerima konsep perdagangan bebas. Globalisasi memunculkan adanya saling ketergantungan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Barang-barang produksi luar negeri telah membanjiri pasar domestik dari pusat hingga daerah. Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan besar bagi produk-produk lokal, apalagi secara kualitas, produk-produk luar negeri kualitasnya lebih baik. Maka, mau tidak mau, bangsa Indonesia harus mampu merespons tantangan globalisasi.
Dalam konteks daerah, globalisasi juga sangat berpangaruh pada dinamika pembangunan daerah. Secara positif, globalisasi memberikan sejumlah peluang, khususnya dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal/nasional. Peluang ini memang membutuhkan strategi dan kerja keras, agar produk-produk lokal/nasional mampu bersaing di tingkat global –dengan menaikkan keunggulan kompetitifnya. Tetapi, globalisasi yang ditandai dengan berjalannya pasar bebas, memunculkan pula ekses negative khususnya apabila kita tidak siap di dalamnya.
Apa yang dapat dipersiapkan daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi?
1. Memperkuat basis-basis potensi sumberdaya ekonomi daerah, mengelolanya secara profesional dengan meningkatkan nilai tambah berorientasi ekspor.
2. Memperkuat inovasi dan kreativitas ekonomi daerah.
3. Meningkatkan/memperbaiki sarana-prasarana perekonomian daerah.
4. Menyukseskan proses dinamika demokrasi lokal, menciptakan situasi kondusif bagi stabilitas politik dan investasi daerah.
5. Membangun jaringan antar-daerah, di tingkat nasional, regional dan global/internasional.
Demokrasi dan desentralisasi, secara teoretis, sering dibayangkan sebagai kondisi yang negara lebih terbuka dan akuntabel sehingga lebih tanggap (responsif) terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal (Crook dan Sverrisson, 2001). Namun, hubungan antara desentralisasi-demokrasi dan pengurangan kemiskinan tidak seluruhnya jelas. Kumpulan studi yang diawali World Development Report 2000/1 Bank Dunia, yang bertitel Attacking Poverty , menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang konsisten antara pro-poorness dan demokrasi. Lebih jauh dikemukakan :
“ Dugaan bahwa ada hubungan umum atau hubungan yang dapat diperkirakan antara desentralisasi pemerintahan dan pembangunan kebijakan yang lebih ‘pro-poor atau hasil pengurangan kemiskinan secara jelas kekurangan bukti yang meyakinkan. Mereka yang menganjurkan desentralisasi pada bidang ini, paling tidak, seharusnya lebih berhati-hati …(Crook dan Sverrisson, 2001: 52)”
Desentralisasi demokrasi] dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang sangat berguna yang dilimpahkan kepada unit tata pemerintahan lokal yang dapat dijangkau terhadap penduduk lokal, yang menikmati kebebasan dan hak politik penuh. Jadi ia berbeda dari mayoritas luas upaya-upaya lebih awal pada desentralisasi di daerah-daerah yang sedang berkembang, yang kembali ke 1950-an, dan yang sebagian besar merupakan prakarsa dalam administrasi publik tanpa komponen demokrasi yang serius

Pengertian Hukum Tata Negara

A.      Pengertian
Hukum tata Negara dalam arti luas meliputi :
1.      Hukum tata usaha Negara/ hukum administrasi / hukum pemerintah
2.      Hukum tata Negara
Jadi kesimpulan hukum tata Negara menurut para pakar adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas & wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal,wilayah Negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasinya.
B.      Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain
1.      Hubungan hokum tata Negara dengan ilmu Negara
·         Segi sifat, intinya dari segi itu ilmu Negara menitik beratkan pada teorinya sedangkan hukum tata Negara adalah pelaksanaannya.
·         Segi manfaat, Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki
pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang
bersifat umum untuk hukum tata Negara. Karenanya untuk
mengerti hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki
pengetahuan secara umum tentang ilmu Negara. Dengan demikian
ilmu Negara dapat memberkan dasar teoritis untuk hukum tata
Negara positif, da hukum tata Negara merupakan penerapan di
dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.
2.      Hukum tata Negara dengan ilmu politik
·         Terbentuknya UU, Terbentuknya UU diisi dengan kebijakan politik yang ditarik pada waktu penysunanya, kita perhatikan pembukaan UUD, disitu jelas akan mengetahui politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD 45 oleh MPR.
·         Retifikasi yang dilakukan DPR dalam pembentukan UU,
rancangannya dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada dalam
DPR, sedangkan DPR merupakan wakil dari organ-organ politik.
3.      Hubungan hukum tata Negara dengan hukum administrasi Negara
·         Dikatakan berhubungan, karena hukum tata Negara dalam arti sempit adalah bagian dari hukum administrasi.
·         Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara ada perbedaan
secara prinsipil ( asasi), karena kedua ilmu tersebut dapat dibagi
secara tajam, baik sistematik maupun isinya (C.V.Vollenhoven, JHA. Logeman dan Stellinga)
·         Hukum tata Negara untuk mengetahui organisasi Negara serta
badan lainya, sedangkan hokum administrasi Negara menghendaki
bagaimana caranya Negara serta organ-organ melakukan tugas.
·         Hukum tata Negara dan hokum administrasi tidak ada perbedaan secara prinsipil, melainkan hanya pertimbangan manfaat saja (R. Kranenburg)
C.      Cara Pendekatan Dalam Hukum Tata Negara
1)        Pendekatan yuridis formil, pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan peraturan . contohnya : perundang – undangan tidak boleh menyimpang dari     UUD 45
2)        Pendekatan filosofi, Pada pandangan hidup bangsa. Contohnya: falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila
3)        Pendekatan sosiologis, akan mengetahui politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD 45 oleh MPR.
4)        Pendekatan historis, pada sudut pandang sejarah . contohnya kronologis pembuatan
SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
A.      Pengertian
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang menimbulkan peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata.  Sumber hukum tata Negara di Indonesia adalah: segala bentuk dan wujud
peraturan hukum tentang ke tata negaraan yang beresensi dan
bereksistensi di Indonesia dalam suatu system dan tata urutan yang telah
di atur.
1.      Sumber hukum formil, adalah sumber hokum yang dikenal dalam bentuknya, yaitu
merupakan ketentuan –ketentuan yang telah mempunyai bentuk
formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang penting bagi pakar
hokum. Sumber hukum formil meliputi :
a.      UU
b.      Kebiasaan dan adat
c.       Perjanjian antara Negara (traktat)
d.      Keputusan hakim (yudisperdensi)
e.      Pendapat/ pandangan para ahli (dokrin)
2.      Sumber hukum materil , Adalah sumber hukum yang menentukan “isi” hukum, diperlukan jika akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hokum.
Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum dalam arti materil, karena:
a.      Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah Negara
b.      Pancasila merupakanjiwa dari setiap peraturan perUU atau semua hukum.
c.       Pancasila merupakan isi dari sumber tertib hokum, artinya Bahwa pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cirta-cita  hukum serta moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari  rakyat Negara Indonesia.
Adapun menifer sumber dari segala hokum bagi rakyat Indonesia meliputi :
1.      Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 Dilahirkan UUD45 sebagai dasar tertulis, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh serta peraturan peralihan UUD 45 Pasal III
2.      Dekrit presiden 1959 , Merupakan sumber bagi berlakunya kembali UUD 45, yang dikeluarkan berdasarkan hokum darurat Negara. Dalam masa ini lahirlah piagam Jakarta (22 juli 1945), hukumnya bersumber pada dukungan rakyat Republik Idonesia.Adanya dekrit ini dikarenakan pemerintahan masa itu yang
menganut system liberal yang bertentangan dengan dasar dari
pancasila yang menganut system demokrasi terpimpin.
3.      Surat perintah 11 maret 1996 ( super semar ), keluarnya super semar ini karena adanya penyimpangan dan penyelewengan jiwa dan ketentuan UUD 45 yang berlandaskan ideal dan stuktural revolusi Indonesia sejak berlakunya kenbali
pada tanggal 5 juli 1959, tindakan yang dilakukan atas keluarnya
supersemar ini adalah, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
dan Pengamanan beberapa mentri pada 18 maret 1966.
SEJARAH HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
A.      Proklamasi kemerdekaan Indonesia
Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia :
        lahirnya Negara kesatuan
        Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan
        Titik tolak dari pada pelakasanaan amanat penderitaan rakyat.
        Lahirnya pemerinatahan indoensia
        Lahirnya bangsa Indonesia diawali dengan didirikanya BPPK pada tanggal 29 april 1945, di dalam masa berdirinya badan ini dapat  menghasilkan rancangan UUD (16 juli 1945)
PPKI terbentuk pada tanggal 9 angustus 1945, pada masa terbentuknya PPKI menghasilkan :
1.      Sidang I ( 18 agustus 1945 )
·         Pembentukan UUD 45
·         UUD 45
·         Memilih soekarno sebagai presiden dan mohamat hatta sebagai wakil presiden
·         Adanya komte nasional, sebagai pembantu presiden
2.      Sidang II ( 19 agustus 1945)
·         Pembentukan 12 departemen pemerinatahan
·         Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan adanya kebijakan daerah
3.      Adanya pembentukan batang tubuh dan penjelasan resmi UUD 45
B.      Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia
1.      Periode 17 agustus 1945 – 27 desember 1949 Pada periode ini yang berdaulat adalah rakyat dengan di wakili oleh MPR. Wewenang MPR :
·         Menetapkan UUD dan GBHN
·         Memilih dan mengangkat presiden
·         Mengubah UUD
Wewenang presiden :
·         Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
·         Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Perubahan praktek ketata negaraan meliputi :
·         Presiden dan wapres di pilih oleh PPKI
·         Sistem presidensil lalu berubah lagi menjadi system multi partai
·         KNIP ikut menentukan GBHN dengan presiden
·         KNIP dengan presiden, menentukan UU tentang urusan pemerintah
·         Dalam menjalankan tugas KNP digantikan oleh sebuah badan yang  bertanggung jawab kepada KNIP
2.      Periode 27 desember – 17 agustus 1950
Dalam masa periode ini dapat terbentuknya :
·         Adanya KMB
·         Adanya piagam penyerahan kedaulatan
·         Status UNI
·         Persetujuan perpindahan
·         Terbentuknya RIS
3.       Periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959
·         Adanya UUD RIS
·         Presiden sebagai kepala tertinggi baik dalam Negara maupun dalam hal pemerintahan Adanya dekrit presiden
4.      Periode 5 juli 1959 – sekarang
a.      Masa 5 juli 1959 – 11 maret 1966
·         Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara
·         DPR gotong royong
·         Adanya MPRS
·         Adanya DPAS
·         Kembali pada UUD 445
·         Adanya surat 11 maret 1966 ( supersemar) yang berisikan :
        kembali pada UUD 45,
        bubarkan ormas PKI
        turunkan harga.
b.      Masa 11 Maret 1996 – oktober 1999
·         Zaman orde baru, banyaknya terjadi praktek KKN
·         Transisi menuju demokrasi
c.       Masa 11 maret – sekarang
·         Zaman reformasi
·         Lahirnya amandement 45
·         Adanya peraturan dasar hokum pemilu
·         Adanya Perlindungan HAM 

Skuad Baru Persib Bandung


STAFF

 Nama Lahir Kebangsaan Jabatan
Drago Mamic 25 Mei 1953 Kroasia  Pelatih Kepala
Robby Darwis 31 Oktober 1965 Indonesia Asisten Pelatih
Anwar Sanusi 26 Februari 1968 Indonesia Pelatih Kiper
Dino Sefriyanto Indonesia Pelatih Fisik
Rafi Ghani Indonesia Dokter Tim

PEMAIN

No. Nama Lahir Kebangsaan Posisi
Jendri Pitoy 15 Januari 1981 Indonesia GK
55 Cecep Supriatna 06 November 1975 Indonesia GK
32 Dadang Sudrajat 22 Maret 1979 Indonesia GK
5 Maman Abdurahman 12 Mei 1982 Indonesia Def
6 Abanda Herman 20 Februari 1984 Kamerun Def
4 Wildansyah 03 Januari 1987 Indonesia Def
Zulkifli Syukur 03 Mei 1984 Indonesia Def
Jajang Sukmara Indonesia Def
Rian Permana Indonesia Def
Anggi Indra Indonesia Def
Aldi Rinaldi Indonesia Def
Muhammad Nasuha 15 September 1984 Indonesia Def, Mid
58 Miljan Radović 18 Oktober 1975 Montenegro Mid
24 Hariono 02 Oktober 1985 Indonesia Mid
Tony Sucipto 12 Februari 1986 Indonesia Mid
M Ilham 22 Januari 1981 Indonesia Mid
13 M Agung Pribadi 23 Juli 1989 Indonesia Mid
7 Atep 05 Juni 1985 Indonesia Mid
Budiawan Indonesia Mid
Dudi Sunardi Indonesia Mid
9 Airlangga 22 November 1985 Indonesia Fwd
Sigit Hermawan Indonesia Fwd
Aliyudin 7 Mei 1980 Indonesia Fwd
Zdravko Dragicevic 17 Juni 1986 Montenegro Fwd

sumber   http://simamaung.com/skuad/


Manajemen Sumber Daya Manusia


Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department.

Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Departemen Sumber Daya Manusia Memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja / Preparation and selection

a. Persiapan

Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan / forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lain sebagainya.

b. Rekrutmen tenaga kerja / Recruitment

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperluka analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan / job description dan juga spesifikasi pekerjaan / job specification.

c. Seleksi tenaga kerja / Selection

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya.

2. Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluation

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi.

3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai / Compensation and protection

kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Kompensasi atau imbalan yang diberikan bermacam-macam jenisnya yang telah diterangkan pada artikel lain pada situs organisasi.org ini.